-->
  • Jelajahi

    Copyright © BERITABARU.ID | BERITA TERKINI, BERITA HARI INI INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Pegiat Anti Korupsi Brebes Pertanyakan Kembali Kasus Bansos 2011

    BeritaBaru.id
    27 November 2021, 10.05 WIB Last Updated 2021-11-27T03:07:09Z
     

    BERITA BARU ■ Sejumlah Masyarakat yang  mengatas namakan  Aliansi Masyarakat Pegiat Anti Korupsi (AMPAK) Kabupaten Brebes kembali singgung kasus Bantuan Sosial (Bansos) 2011.

    Bansos yang terindikasi muncul tindak korupsi berjamaah  tersebut sebelumnya sempat mencuat hingga ke meja hukum, namun di isukan sudah di berhentikan penyeledikanya. 

    Pegiat Anti Korupsi (AMPAK) pada Jum'at (26/11) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes Jawa Tengah guna mengklarifikasi kasus dugaan tindak pidana korupsi Bansos DPRD Brebes Tahun 2011 tersebut.

    "Kami mendatangi Kejari Brebes bertujuan silaturrahim dan mengklarifikasi serta meminta bukti surat pemberhentian kasus dugaan tindak pidana korupsi DPRD Kabupaten Brebes yang melibatkan lima puluh  anggota dewan  kepada pihak Kejaksaan Negeri yang pernah di laporkan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada tanggal,12 Mei tahun 2014 lalu," kata Koordinator AMPAK, Balok Kadarisman (63).

    Faktanya, lanjut Balok, sampai saat ini kasusnya berhenti tanpa ada penjelasan yang jelas kepada publik.

    Sementara  pihak Kejari Brebes melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Naseh, SH MH menjelaskan bahwa kasus Bansos yang melibatkan 50 anggota DPRD Brebes yang dilaporkan 2014 lalu, saat itu dirinya belum menjabat kasi Pidsus.
     
    "Saat pelaporan kasus tersebut saya belum jabat Kasi Pidsus,  namun demikian kami tetap kooperatif dan siap melayani dan menerima semua aspirasi masyarakat, tentu juga soal kasus Bansos 2011 setelah kami periksa berkas berkasnya," Tegasnya.

    Lebih lanjut Kasi Pidus membeberkan, saat itu pihak Kejaksaan Negeri Brebes sudah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan beberapa saksi. 1290 orang saksi di antaranya dari unsur masyarakat dan anggota DPRD Kabupaten Brebes.

    Proses penyelidikan itu sekitar 2 tahun, sejak tahun 2014 sampai 2016. Namun dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan berkas serta alat bukti laporan pengaduan masyarakat tidak di temukanya kerugian negara.

    "Maka pihak kejaksaan negeri Brebes berkoordinasi dengan Kejati Jawa Tengah yang pada akhirnya kasus dihentikan pada tanggal, 7 Maret 2016 lalu," beber Naseh

    Sementara dari hasil pertemuan, Kordinator AMPAK Balok Kadarisman mengaku masih belum puas atas penjelasan dari pihak Kejari Brebes.

    "Bahwa kasus ini sempat di kupas tuntas oleh tim realitas dari media eletronik Metro TV pada tahun 2014 lalu, Kami selaku masyarakat kabupaten Brebes akan terus mengawal kasus ini dan meminta surat pemberhentian penanganan penyelidikan atau (SP3) secara bersurat, tentunya karena banyak kejanggalan dalam proses  penyelidikan yang di lakukan oleh kejaksaan negeri Brebes," pungkasnya.

    (AS/Roni)

    Komentar

    Tampilkan

    BERITA TERBARU