-->
  • Jelajahi

    Copyright © BERITABARU.ID | BERITA TERKINI, BERITA HARI INI INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Tujuh Fraksi DPRD Tulungagung Setujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022

    BeritaBaru.id
    25 November 2021, 22.03 WIB Last Updated 2021-11-25T15:03:06Z
     

    BERITA BARU ■ Dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Tujuh fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

    Pengesahan Perda APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung, pada Rabu (24/11/2021) sore.

    Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, itu juga disetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 dan penetapan ranperda lainnya menjadi perda, yakni Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, Ranperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ranperda tentang Dana Cadangan serta Raperda tentang Pengelolaan Sampah.
     
    Selain itu, Anggota DPRD  juga bahas pelayanan  dan peningkatkan sarana cetak ( KTP) untuk memperlancar  pelayanan Adminduk.

    Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga memprioritaskan tenaga kerja non ASN dilingkup Pemkab Tulungagung untuk difasilitasi asuransi BPJS ketenagakerjaan.

    Berharap, untuk kedepannya Bupati Tulungagung supaya memprioritaskan  penganggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekonomi dari dampak Dari Pandemi Covid-19, karena pada tahun 2022 sudah memasuki New Normal.

    Harapan terakhir, agar pemerintah menambah anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi demi kelancaran pelayanan, karena Tulungagung merupakan pusat PMI yang berdampak pada devisa, pertumbuhan ekonomi.

    Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi pembangunan RSUD di Campurdarat agar bisa beroperasi pada akhir tahun 2022, namun diminta agar dipersiapkan secara matang sarana pendukungnya termasuk SDM yang baik dan alat-alat kesehatannya, bukan hanya sekedar ada sebagai pelayanan dasar.

    “Kami pun bangga dengan management dan dan branding RSUD Iskak banyak prestasi. Untuk pelayanan kepada masyarakat khususnya pasien baik rawat inap, jalan dan pelayanan poli juga perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya,” paparnya.

    Fraksi PDI Perjuangan meminta dalam rangka mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Tulungagung, maka sentuhan dinas terkait terhadap pelaku dunia usaha sektor jasa perdagangan dan industri agar lebih dioptimalkan dengan bantuan modal kerja dan usaha serta pembukaan jaringan pemasaran secara lebih luas, termasuk di dalamnya fasilitas terhadap hak cipta atau hak paten untuk para pelaku usaha kreatif.

    Fraksi PDI Perjuangan nenyadari dampak Pandemi Covid-19 ini luar biasa memukul sendi-sendi ekonomi termasuk sektor retribusi dan pajak daerah, namun PDI Perjuangan meminta kondisi ini jangan menjadi alasan bagi dinas terkait pendapatan untuk tidak berusaha meningkatkan pendapatan daerah yang bisa dioptimalkan tidak sekedar dari pajak dari BPHTB.

    Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar bagian perijinan dan penanaman modal berinovasi serta kreatif untuk menarik dunia investasi supaya bisa masuk wilayah Kabupaten Tulungagung, khususnya membuka investasi untuk padat karya.

    Adapun rincian APBD Tulungagung tahun anggaran 2022 yang telah disahkan menjadi Perda itu, di sisi pendapatan berjumlah Rp 2.508.713.753.391,00. Sedang belanja mencapai Rp 2.666.839.183.703,00. Dan ini menjadikan defisit Rp 158.125.430.31 (Selo)


     
    Komentar

    Tampilkan

    BERITA TERBARU