-->
  • Jelajahi

    Copyright © BERITABARU.ID | KABAR TERKINI NUSANTARA
    Best Viral Premium Blogger Templates
    CLOSE ADS
    CLOSE ADS

    Menu Bawah

    Lord Rangga Hadir di Audiensi Bersama Aktivis Brebes, Ini Isinya

    Redaksi
    Rabu, 15 Juni 2022, 10:36 PM WIB Last Updated 2022-06-15T15:36:06Z

    BERITABARU.ID | BREBES — Sejumlah aktifis yang menamakan diri Aktifis Brebes Bersatu audiensi ke Pemkab Brebes, pada Selasa (14/6/2022).

    Mereka pertanyakan regulasi terkait pengadaan lahan Kawasan Industri Brebes yang menjadi program skala nasional pemerintahan Jokowi.

    Yang menarik perhatian publik, sang pencetus Sunda Impire, Rangga Sasana atau Lord Rangga hadir dalam audensi tersebut.

    Rangga yang lahir di Kabupaten Endog asin hadir sekaligus sebagai Peserta audensi dan serta sampaikan gagasan-gagasannya.

    Salah satunya, dirinya berniat bangun pabrik gula di wilayah Kecamatan Ketanggungan.


    "Alasan Brebes akan dibangun kembali pabrik gula karena melihat kondisi wilayah dan sumber daya manusia di Brebes, selain itu pernah berdiri 3 pabrik gula yang saat ini terbengkalai," ungkapnya.

    Sementara dalam isi audensi, aktivis Brebes soroti pengadaan lahan Kawasan Industri Brebes.

    Mereka mendesak Pemkab Brebes untuk mengatur dugaan adanya makelar tanah yang di anggap merugikan pemilik lahan.

    Perwakilan audensi, Trisnori mengatakan, Untuk pembebasan lahan di wilayah KIB regulasinya seperti apa, dari investigasi kami dilapangan disinyalir kuat terjadi praktek-praktek makelar tanah sampai 3 tahap.

    "Sehingga sangat merugikan para pemilik lahan, yang seharusnya mendapat harga sesuai, namun sudah di calo sampai 3 kali," ucapnya.

    Pemkab Brebes sendiri yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Gunawan MT dalam audensi menerangkan, jika pembebasan lahan bisa dilakukan oleh swasta atau BUMN.

    "Pihak KIW sekarang sudah tidak ada kaitan dengan KIB lagi, dari surat balasan dari kementrian menyatakan, di wilayah KIB bisa dibebaskan oleh pihak swasta atau BUMN dengan batasan minimal 50 HA hingga 400 ha per Badan Hukum," terang Joko.

    Ia juga mengungkapkan, surat balasan dari kementrian tersebut bukan merupakan peraturan resmi dan tidak bisa dijadikan untuk dasar hukum.

    Lebih lanjut, Joko Gunawan mengakui permasalahan yang terjadi di pembebasan tersebut, dirinya  belum mengetahui secara pasti, jadi perlu kordinasi berbagai pihak untuk memastikan kebenaran informasi itu.

    Menanggapi hasil audiensi, Kordinator aktifis mengaku masih belum mendapatkan informasi sesuai.

    "Yang kami tanyakan kenapa jika bukan surat resmi (Pernyataan Sekda, red), tetapi jadi dasar acuan para spekulan, jadi menurut saya jika demikian harus merubah Perpres atau PP yang sudah ada," kata Trisnori. (RN)

    Komentar

    Tampilkan

    Berita Terbaru