BERITA BARU | PEMALANG — Guna menyadarkan masyarakat terkait penanganan kawasan permukiman kumuh di desa - desa, Disperkim Pemalang gelar sosialisasi peraturan perundangan - undangan tentang perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Pemalang.
Disperkim Pemalang mendatangkan 3 narasumber dari Anggota DPRD Pemalang dapil 3 yakni Fahmi Hakim Anggota DPRD Pemalang fraksi PPP, Rismanto Anggota DPRD Pemalang Fraksi Partai Golkar dan Bambang Anggota fraksi partai PDI Perjuangan.
Pelaksanaan sosialisasi itu digelar, pada Selasa, (27/6) bertempat di Pendopo Kecamatan Ampelgading.
Dalam kegiatannya, Mohammad Untung Plh Disperkim Pemalang, menyebutkan sosialisasi ini mengenalkan disperkim terhadap masyarakat, karena selama ini disperkim berpusat pada kelurahan. Adanya sosialisasi ini saya coba kenalkan di desa -desa terkait dengan kedisperkiman.
"Perundang-undangan itu terkait dengan PJU dan kawasan kumuh, kalau kawasan kumuh ada perdanya, sedangkan PJU (Penerangan Jalan Umum) juga ada aturannya, Kawasan kumuh adalah kawasan yang tidak tertata, kawasan yang tergenang, tidak adanya drainase yang lancar dan tertumpuk sampah itu salah satunya,"jelas Untung.
Ia menambahkan, kalau pelanggaran aturan perundangan tersebut di masyarakat itu tidak ada, urusan pelanggaran di masyarakat dari Dinas lingkungan hidup (LH), untuk saat ini Kawasan kumuh itu di SKkan. Adanya sosialisasi tersebut dalam rangka untuk menyadarkan masyarakat supaya jangan terjadi didesa -desa seperti di perkotaan.
Dia berpesan kepada peserta yang mengikuti sosialisasi ini mewakili kami untuk disampaikan ke masyarakat, bahwa Disperkim di Kabupaten Pemalang ada Dinas PUPR yang menangani Kawasan kumuh, PJU (Penerangan jalan umum) dan Pertanahan. Ada 3 poin penting yang harus di pahami masyarakat.
Dalam giat sosialisasi ini dihadiri perwakilan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Ampelgading. (Rudi).
Social Header