BERITA BARU | BUMIAYU – Sempat jadi perhatian publik lantaran tarikan sumbangan di sambat wali murid, Kepala SMP Negeri 1 Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Ina Purnamasari SPd MPd membeberkan alasanya.
Ia berpendapat sumbangan dimaksud hampir semua sekolah di Brebes memberlakukan hal yang sama karena sudah ada aturan yang memayunginya.
"Sumbangan pembangunan institusi (SPI) yang hanya sekali dalam setahun dan sumbangan komite tiap bulannya sudah disepakati antara komite sekolah dengan wali murid. Dan sudah ada aturan yang mematunginya," terang Kepsek 1 Bumiayu di temui wartawan, Kamis (6/10).
Terkait sumbangan Komite SMP Negeri 1 Bumiayu, lanjut Kepsek, sekolah memiliki program setiap tahunnya, tahun ini SMP Negeri 1 Bumiayu memiliki 8 program dari 10 program yang direncanakan bersama melalui komite
"Ketika komite sudah menyetujui program, maka tugas komite berikutnya adalah membantu sekolah untuk merealisasikan program yang sudah disetujui sebelumnya. Yaitu, mengadakan rapat pleno dengan orang tua siswa," ucap Ina yang didampingi Wakil kepala sekolah Bidang kesiswaan SMP Negeri 1 Bumiayu, Adi Waluyo SPd.
Di situ, lanjutnya, sekolah tidak tahu menahu besaran sumbangan karena itu wewenang atau urusan komite dengan orang tua siswa, setelah disepakati dalam forum tersebut.
"Hingga hari ini, program sekolah yang sudah terealisasi ada 6 dari 8 item yang disepakati oleh komite. Itu bisa di cek karena data data sudah diserahkan ke Dindikpora Kabupaten Brebes," terang Ina.
Ina Purnamasari menegaskan terkait sumbangan tidak ada paksaan bagi siswa/wali murid untuk memberikan.
"Tidak ada paksaan bagi siswa terkait sumbangan dimaksud. Sekolah juga tidak ikut campur ketika komite dan wali murid/orang tua siswa bermusyawarah.
Sumbangan yang disepakati antara komite dengan wali murid tersebut, dikelola karena sekolah membutuhkan biaya kegiatan ekstra kurikuler dan program sekolah lainnya yang tidak tercover oleh dana BOS," imbuhnya.
Dijelaskan Ina, jumlah murid SMP Negeri 1 Bumiayu sebanyak 947 anak dan dari jumlah tersebut hanya 60 persen yang memberikan sumbangan, sementara, sisanya diberikan kebebasan untuk tidak memberikan sumbangan.
"Disini tidak ada paksaan untuk menyumbang, bahkan wali murid yang tidak mampu dipersilahkan untuk komunikasi dengan sekolah tanpa harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dan lainnya agar dibebaskan dari sumbangan," katanya.
Ia menegaskan jika output penggunaan sumbangan sendiri sudah tertera di papan pengumuman sekolah yang bertujuan untuk transparansi khususnya bagi wali murid dan masyarakat umum yang ingin melihat penggunaan dana sumbangan yang telah disepakati antara komite dengan wali murid. (RN)
Social Header